Kebijakan Energi Baru Terbarukan sebagai Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Energi Nasional

Energi, saat ini menjadi isu global yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Kebijakan Energi Terbarukan Tak dapat dipungkiri bahwa energi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Kehidupan modern menuntut ketersediaan energi yang memadai. Namun tuntutan ini tidak berbanding lurus dengan ketersediaan energi.

Energi yang dikonsumsi oleh manusia saat ini kebanyakan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini menyadarkan para pemangku kepentingan termasuk Pemerintah untuk mencari sumber energi yang baru, terbarukan dan ramah lingkungan.

Energi, menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2007, diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi baru merupakan energi yang berasal dari sumber energi baru yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquefied coal), dan batubara tergaskan (gasified coal).

Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Kebijakan Energi Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), merancang suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang didalamnya mencantumkan kedaulatan energi sebagai salah satu sasaran pembangunan. Energi yang berdaulat, tidak bergantung pada pasokan energi dari luar, mengoptilmalisasikan pasokan energi dalam negeri, menjadi agenda utama Pemerintah.

Energi menjadi bagian terpenting dalam pembangunan karena bagaimanapun juga, energi merupakan penggerak perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain termuat dalam RPJMN KESDM 2015-2019, juga termuat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2050.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi, Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional diartikan sebagai kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya dalam negeri.

Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan pada ketersediaan energi untuk pemenuhan kebutuhan nasional. (RUEN 2050, 2016)

Dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi, tak lupa Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam RENSTRA KESDM 2015-2019, Indonesia berkomitmen untuk mengurangii emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

Komitmen pengurangan emisi gas Rumah kaca ini diwujudkan dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT bagaimanapun juga dianggap lebih bersahabat dengan lingkungan dan minim emisi gas rumah kaca. Enegi fosil yang selama ini menjadi andalan, memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi dan tidak terlalu ramah lingkungan. Kebijakan Energi Terbarukan

EBT bagaimanapun juga dianggap lebih bersahabat dengan lingkungan dan minim emisi gas rumah kaca. Enegi fosil yang selama ini menjadi andalan, memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi dan tidak terlalu ramah lingkungan.

Kebijakan Energi Terbarukan EBT menjadi energi alternatif Indonesia yang diharapkan menjadi pengganti energi fosil (minyak, gas bumi, dan batubara). Pemerintah Indonesia dengan jelas telah menetapkan pengembangan energi baru terbarukan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Perlahan-lahan Pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.  Ancaman terhadap kelangkaan sumber energi fosil membuat energi ini menjadi rentan dan harus diamankan. Namun, Kebijakan Energi Terbarukan pengembangan energi baru terbarukan ini bukan tanpa hambatan. Ketergantungan akan sumber energi fosil (minyak, gas, dan batubara) membuat keberadaan EBT belum dapat bersaing di pasaran.

Gambar 1 menggambarkan target bauran energi Kebijakan Energi Terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional 2016-2050. Dalam gambar tersebut terlihat bawa Pemerintah Indonesia menargetkan adanya peningkatan peran EBT dalam pemenuhan energi nasional. Di tahun 2025, ditargetkan bauran EBT sebesar 23 % dan di tahun 2050 adalah sebesar 31%.  Perlahan namun pasti, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk memposisikan EBT sebagai sumber utama energi  Indonesia.

Target bauran energi dalam RUEN (DEN, 2016)

 

Skenario Pengembangan EBT sesuai KEN (Ditjen Panas Bumi, Direktorat EBTKE, KESDM)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menargetkan pemenuhan listrik 35.000 MW di tahun 2019. Dalam target tersebut, target pemenuhan energi yang berasal dari EBT sebesar 25 % dari keseluruhan sumber energi yang ada atau sekitar 8.750 MW. Dari total 8.750 MW tersebut,  20 % (1.751 MW) berasal dari panas bumi, 28 % (2.438 MW) berasal dari hidro, 13 % (1.156 MW) berasal dari bio energi, dan 39 % (3.405 MW) berasal dari surya, angin, laun dan ebt lainnya.

Perkiraan anggaran yang diperlukan dalam pemenuhan target EBT tersebut yaitu sebesar US$ 29,8 M atau setara dengan Rp 402 Triliun (Hutapea, 2016).

Pengembangan Kebijakan Energi Terbarukan saat ini sedang dilakukan dengan sangat gencar. Berbagai upaya dilakukan guna menunjang pengembangan EBT ini. Pengembangan EBT bukan tanpa hambatan. Teknologi dan investasi kiranya menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan EBT sebagai energy alternatif Indonesia.

 

Referensi :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014

Dokumen RUEN 2050

Hutapea, Maritje. 2016. Solusi Listrik Off-Grid Berbasis Energi Terbarukan di Indonesia: Kerangka Regulasi dan Program. Dipresentasikan pada 4 Februari 2016 di Jakarta

Keraf, Sonny. 2016. Strategi Ken Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Presented at Seminar Optimalisasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan menuju Ketahanan Energi yang Berkelanjutan. Mei 2016, Bandung

BAPPENAS. 2012. Policy Paper: Keselarasan Kebijakan Energi NAsional (KEN) dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Jakarta : Direktorat Sumber Daya Mineral, Energi, dan Pertambangan